Banyuwangi|Tak henti hentinya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan dan atensi penulis sendiri. Kenapa? Karena ada sisi lain yang perlu dikritisi untuk perbaikan yang konstruktif guna menambah kualitas dan nilai (value) dari program-program yang dibanggakan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi di kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani
Kenapa perlu dikritisi? Karena itu adalah bentuk atensi dan kepedulian dan rasa cinta masyarakat untuk kebaikan program-program pemerintah.Setidaknya juga agar tidak menyalahkan penulis melulu di mata para pendukung rezim, hehehe.
“Hanya orang yang “ber otak udang” yang menyimpulkan bahwa mengkritisi itu adalah upaya menyerang pemerintah. Sejatinya, mereka tak paham bahwa mengkritisi itu adalah upaya MENASEHATI secara gratis tanpa harus menjadi bagian dari rezim itu sendiri” jelas ,Agung Surya Wirawan selaku Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi.
Berikut pandangan penulis tentang keberhasilan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi di kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani. Dengan salah satu penghargaan yang di raih oleh pemerintah Banyuwangi yaitu WTP.
Kementerian atau lembaga pemerintah di pusat dan daerah kini punya kegemaran baru, yakni gemar berburu opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kepala daerah telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pengemban amanat rakyat.
Dalam pemikiran saya selaku penulis.Perburuan WTP, diduga lebih kepada mengejar image sukses seorang kepala daerah dalam masa kepemimpinannya dan menutupi bobrok nya kinerja para pejabat korup pemerintah
Kabupaten Banyuwangi sering meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang saat ini ramai diduga hanya dijadikan ‘tameng’ untuk mengelabui publik terhadap perilaku korup para pejabat?…
Apakah benar WTP adalah stempel bebas korupsi? jawabnya tidak! Sebab, pemberian opini WTP sebenarnya hanyalah bentuk apresiasi atas pemeriksaan laporan keuangan yang dinilai sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Dengan bangga nya pemerintah daerah yang begitu membanggakan keberhasilannya meraih opini WTP dengan serta merta mengaitkannya sebagai daerah yang bebas korupsi
“WTP itu masih belum menjamin potensi penyimpangan anggaran tidak terjadi,Wahai Pejabat. Karena audit BPK itu hanya memeriksa secara formil bukan materiil. Dan harus diketahui WTP tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi potensi korupsi.
Sebegitu dianggap penting dan berharganya WTP sampai-sampai Pemerintah daerah menempuh semua cara. Semua Cara itu, ya banyak cara untuk meraih nya!!!
Karena masih ada kok beberapa daerah yang dapat WTP tapi masih juga ada temuan korupsi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Karena WTP tidak menjamin keuangan sehat dan transparan, bahkan terkadang WTP dimanfaatkan untuk menutupi kasus-kasus penyimpangan keuangan di daerah.Selain itu juga untuk mengejar citra pengelolaan uang yang bertanggungjawab pada masyarakat
“Entitas pemerintahan juga mengejar penghargaan dari Kementerian Keuangan yang jumlahnya ternyata mencapai miliaran rupiah apabila bisa mencapai target WTP. Sehingga menurut saya adalah hal yang wajar jika tidak sedikit yang menduga opini WTP bisa diperjual-belikan.
Reward dari pemerintah pusat untuk daerah yang memperoleh WTP. Penghargaan itu berupa kucuran Dana Insentif Daerah (DID), yang kemudian DID itu dimanfaatkan untuk kepentingan belanja daerah atau dimanfaatkan untuk belanja kepentingan kepala daerah.
Pemerintah daerah lebih baik menyusun laporan keuangan berdasarkan asas manfaat bukan hanya bersandar pada deretan angka. Sebab ukuran keberhasilan yang sebenarnya, terletak pada kemampuan mengentaskan persoalan kemiskinan, pengangguran, atau masalah ekonomi.
Percuma meraih opini WTP jika rakyat tetap hidup dalam kubangan kemiskinan
“Jika itu yang terjadi, opini WTP hanya menjadi prestasi kosong di atas kertas tanpa bukti nyata yakni kemakmuran rakyat khususnya di Kabupaten Banyuwangi.
Penulis Opini: Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi Agung Surya wirawan (20/9/2024)
