Situbondo | Brantasnewsnasional.com – Menindaklanjuti adanya dugaan dana Wawasan Kebangsaan (Wasbang) Tagun 2023 ini hingga menyerap anggaran negara Milyaran rupiah tidak ada kejelasan dan dugaan kuat jadi bancakan oknum Partai Politik di Situbondo.
Hal ini membuat Aliansi Masyarakat Anti Korupsi dan Advokat mendatangi kantor DPC PPP Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dengan meminta kejelasan anggaran tersebut pada hari Rabu (31/7/2024).
Pantauan Brantas News pihaknya kecewa berat lantaran tidak dapat bertemu dengan Ketua beserta jajaran pengurus Partai yang berlambangkan Ka’bah ini yang sebelumnya sudah ada janjian untum klarifikasi.
Pada kesempatan itu, Lukman Hakim, SH., yang berprofesi sebagai Pengacara tersebut mengatakan bahwa, “Sebelumnya kami telah menyampaikan langsung kepada Zainiye selaku ketua DPC PPP Situbondo saat bertemu dikediamannya”.
Disinggung maksud dan tujuannya datang ke Kantor DPC PPP Situbondo ini tidak lain menindak lanjuti klarifikasi Dana Wasbang kepada Ketua DPC nya yang sekaligus sebagai Anggota Dewa Propinsi Jawa Timur 2 periode.
Lukman Hakim saat datang ke Kantor DPC PPP bersama beberapa aktivis DPC LSM Penjara Indonesia Cabang Situbondo, Korwil Jawa Timur, Dafid Haryono dan Muchsin Al-Fajar sebagai Ketua DPC LSM Penjara Indonesia beserta anggotanya.
Lanjut Lukman, “Saat bertemu dikediaman beliau, kami telah sampaikan, akan melakukan klarifikasi terkait dugaan korupsi dana wawasan Kebangsaan, namun faktanya para elit PPP tidak berada di kantornya”, ucapnya.
Ia mengaku, “Jadi kedatangan kami ke sini untuk mengklarifikasi lebih dalam lagi, terkait dugaan penyalahgunaan program dana Wasbang atau Wawasan Politik dan Kebangsaan senilai 1,2 Milyar”.
“Dana sebesar tersebut diduga tidak dilaksanakan, kenapa demikian, kami kemarin sempat mendatangi Ibu Zainiye sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Situbondo yang juga sebagai anggota DPRD Pemprov Jatim untuk mempertanyakan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan dana Wasbang tersebut”, sambungnya.
Lebih jauh lagi, “Salah satu diantaranya ada dokumentasi yang disampaikan kepada kami. Namun yang kami butuhkan bukan hanya dokumentasi, namun kami juga ingin tahu SPJ nya, siapa pelaksananya, apa benar pelaksananya itu adalah pengurus Pokmas Srikandi atau pihak yang lain”, terangnya.
“Keterangan Bu Zainiye kemarin kepada kami, bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah panitia lain diluar kepengurusan Pokmas Srikandi atau kelompok baru, malah Pokmas Srikandi tidak boleh melaksanakan kegiatan tersebut, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kami”, imbuhnya.
Lanjutnya, “Atas dasar itu, saya menduga kuat, dana kegiatan Wasbang tersebut telah dijadikan bancaan oleh oknum. Dari pelaksanaan kegiatan Wasbang tersebut menurut penuturan Bu Zainiye, ada 7 tempat atau lokasi”.
“Namun yang disampaikan ke kami hanya berupa foto dokumentasi bukan SPJ. Oleh karena itu, kami butuh kejelasan yang berkenaan dengan SPJ kegiatan dari dana Wasbang”, pungkasnya. (Tim/Red)
