Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengumumkan bahwa sekitar 4.000 guru honorer di Jakarta akan direkomendasikan untuk mendapatkan data pokok pendidikan (dapodik). Hal ini menyusul kebijakan “cleansing” yang telah dilakukan terhadap guru honorer di ibukota.
Menurut Heru Budi, 4.000 guru honorer yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dapodik adalah mereka yang bekerja sebagai tenaga honorer pada medio 2017 hingga Desember 2023. Ia menekankan bahwa harus ada cut off date pada Desember 2023 agar mereka dapat terdaftar dalam dapodik.
Di sisi lain, Heru Budi 21 juli 2024,juga menyarankan agar para guru honorer di Jakarta mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI) sesuai dengan aturan yang berlaku pada Agustus 2024. Dari total 4.000 guru honorer, 1.700 orang akan dapat mengikuti seleksi KKI pada Agustus 2024, sedangkan 2.300 lainnya dapat mengikuti program KKI pada tahun 2025.
Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengungkapkan bahwa per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017. Para guru harus terdata dalam dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.
Budi menyatakan bahwa banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik, sehingga Disdik DKI Jakarta harus melakukan cleansing sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023.(Red)
